Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim dan Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat saat video confrence dengan Presiden Jokowi pada kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di Provinsi Kepri dari gedung Islamic Center Kundur, Selasa (25/1/2022).
KARIMUN (U&A.com) – Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos, M.Si menyampaikan usulan kepada Presiden RI Joko Widodo agar Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun diberlakukan menyeluruh seperti Kota Batam.
“Kami mohon kepada Bapak Presiden menyampaikan aspirasi dari masyarakat Karimun agar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun (BBK) bisa disatukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Karimun,” ucap Aunur Rafiq saat menggelar video confrence dengan Presiden Jokowi pada kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di Provinsi Kepri dari gedung Islamic Center Kundur, Selasa (25/1/2022).
Dihadapan Presiden Jokowi, Aunur Rafiq menyampaikan dan melaporkan, hasil pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, dan memaparkan tentang perkembangan dan progres persiapan penyatuan seperti yang telah diusulkan sebelumnya agar tiga kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas Batam-Bintan-Karimun dijadikan FTZ menyeluruh.
“Kami berharap akan kawasan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Bintan dan Karimun bisa sama seperti di Kota Batam yang menyeluruh FTZ-nya rangka memberikan kepastian hukum kepada para investor. Investor selalu mempertanyakan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Terlebih para investor yang menanamkan investasi di batas kawasan FTZ dan non FTZ. Kami berharap kepada bapak Presiden sekiranya integrasi ini perlu kita percepat agar tiga kawasan ini dapat menjadi pemicu, pemacu dan bisa menjadi engine ekonomi Provinsi Kepri ke depan,” jelas Aunur Rafiq.
Rafiq juga menjelaskan, jika nanti Karimun dijadikan FTZ menyeluruh dipastikan investasi bisa meningkat dan merasa di seluruh wilayah tak hanya di Pulau Karimun tetapi juga Pulau Kundur dan juga Pulau Moro.
“Saat ini kawasan pulau Karimun sudah penuh dan kita masih punya pontensi di Pulau Kundur dan Pulau Moro, misalnya Pulau Moro sangat cocok kita kembangkan untuk perikanan dan wisata bahari untuk dibikin resort. Kita yakin investor akan tertarik berinvestasi jika kita jadi FTZ menyeluruh,” jelas Aunur Rafiq.
Pada kesempatan itu, Bupati Aunur Rafiq juga menyampaikan dan mengundang Presiden Jokowi untuk bisa mengagendakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. “Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk bisa datang ke Karimun mengunjungi dan menyapa masyarakat Karimun. Kedatangan bapak Presiden akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kami semua,” ucap Aunur Rafiq.
Undangan dari Bupati Karimun mendapat respon dan tanggapan langsung dari Presiden Jokowi. Presiden bahkan menyebut akan mengatur waktu untuk berkunjung ke kabupaten yang dijuluki ‘Bumi Berazam’ tersebut.
“Saya atur nanti, insyaallah saya akan berkunjung ke Karimun,” ucap Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, FKPD, dan masyarakat yang hadir dalam peninjauan vaksinasi secara virtual dari Islamic Center Karimun.
Mendengar respons tersebut, Bupati mengaku bersyukur dan mengajak masyarakat untuk mendoakan agar Presiden Jokowi dapat segera berkunjung ke Kabupaten Karimun.
“Alhamdulillah mari kita doakan semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kelapangan dan kesehatan oleh Allah SWT dan digerakkan hatinya untuk datang ke Kabupaten Karimun yang kita cintai ini,” kata Bupati Rafiq.
Seusai kegiatan vitcon dengan Presiden Joko Widodo, Bupati Aunur Rafiq menyampaikan, juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang sedang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan tersebut berlangsung di Natra Resort Bintan, Senin (24/1/2022) malam.
“Alhamdulilah Pak Menteri juga sangat mendukung FTZ menyeluruh di Karimun,” ucap Aunur Rafiq.
Rafiq berharap dari hasil kunjungan kerja Menko Perekonomian ke Karimun dalam waktu dekat di awal 2022 ini bisa dijadikan persiapan Karimun dijadikan FTZ menyeluruh bisa terealisasi dan segera memberlakukan FTZ di seluruh daratan pulau.
“Pengembangan investasi akan lebih pesat. Begitu juga dengan pengawasan barang-barang impor yang tidak boleh keluar dari kawasan perdagangan bebas,” kata Rafiq.
Saat ini status FTZ di Pulau Karimun Besar hanya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Meral, Meral Barat dan Tebing. Sedangkan, Kecamatan Karimun bukan kawasan FTZ. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena memengaruhi pengawasan terhadap arus barang impor untuk FTZ.
Ketua APINDO Karimun Alex Ng, menyampaikan, menyambut baik rencana Karimun dijadikan kawasan FTZ menyeluruh karena keinginan ini sudah lama disampaikan oleh kalangan pengusaha.
“Kita tentu menyambut baik, karena aturan yang ada saat ini cukup membuat kerepotan, apalagi untuk memasukan dan mengirim barang ke luar kawasan FTZ. Imbasnya, hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha di Karimun untuk melakukan aktivitas secara resmi di samping aturan yang terkesan memberatkan. Pemberlakuan FTZ separuh-separuh menyulitkan pengawasan, jadi sudah seharusnya peraturan pemerintah yang mengatur FTZ Karimun direvisi “ ujar Alex Ng, kepada U&A.com, Rabu (26/1/2022).
Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepri menyampaikan, menyatakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK) akan disatukan untuk meningkatkan investasi.
“Salah satu strategi perekonomian di Kepri yang dilakukan pusat yakni mengkonsolidasikan kawasan FTZ Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun,” kata Airlangga di Hotel Nirwana Garden di Lagoi, Bintan, Jumat (31/1/2020) malam.
Airlangga menjelaskan penyatuan kawasan bebas itu bagian dari “omnibus law” untuk meningkatkan investasi di Kepri. Ia akan memimpin organisasi ini.
Rencana itu juga sudah disampaikan kepada mitra usaha asal Singapura sebagai jawaban atas keluhan investor selama ini. “Ada banyak keluhan yang kami terima dari para investor sehingga perlu penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi,” ucapnya.
Ia mengemukakan investasi di kawasan bebas meliputi investasi bidang pariwisata, manufakturing, pendidikan, dan kesehatan. Di kawasan bebas Bintan dan Batam diharapkan akan lahir universitas berskala internasional.
Di kawasan bebas juga akan dikembangkan sektor kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. “Kepri bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu harus menampakkan kemajuan Indonesia.
“Tugas utama saya juga menyangkut revitalitasi sektor pariwisata. Kalau sekarang jumlah wisman 1,2 juta orang, maka pusat menargetkan tahun 2023 jumlah wisman meningkat hingga 2 juta orang,” ujarnya. (hj)
